MAU DIBAWA KEMANA NEGARA INI?

Memperhatikan pemberitaan diberbagai mass media akhir-akhir ini, khususnya tentang apa yang dilakukan Malaysia sungguh sangat menyedihkan sekaligus memunculkan kekesalan. Persoalan Ambalat sampai saat ini belum ada kejelasan dan ketegasan dari Pemerintah Indonesia, kasus Manohara dengan upaya visum yang telah dilakukan membikin lebih runyam, berita terahir bagaimana TKW yang disiksa oleh majikannya dengan begitu sadisnya. Semua itu menggambarkan kepada kita betapa Malaysia telah sedemikian rupa menginjak-injak harkat martabat Indonesia, baik secara kenegaraan maupun rakyatnya.

Bagaimana itu bisa terjadi? Setidaknya ada dua hal yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, dilihat dari etika diplomatic, yang seharusnya itu menjadi acuan dalam membangun hubungan kedua Negara, dengan mengindahkan konvensi Internasional tentang bagaimana etika dan tatakrama hubungan antar Negara yaitu dengan mengakui kedaulatan Negara masing-masing, terbangunnya hubungan yang harmonis dengan saling memahami karakteristik dari Negara yang bersangkutan, terbangunnya hubungan yang saling menguntunkan, baik dalam konteks diplomatic, ekonomi, pertahanan keamanan dan hal-hal lain, yang didasarkan kepada kesamaan pandangan, hubungan emosionalitas geografis dan kerumpunan antara kedua Negara disamping ada kesamaan adat istiadat yang berlaku dimasing-masing Negara. Dilihat dari sisi ini, nampaknya Malaysia sudah tidak lagi mengindahkan tatakrama dan etika sebagaimana digambarkan diatas.

Kedua, apapun yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia bisa jadi dikarenakan oleh sikap pemerintah Indonesia sendiri yang secara tidak langsung menggambarkan “kelemahan” Indonesia dalam membangun hubungan diplomatic dengan Malaysia, yang digambarkan dengan lepasnya dua pulau Sipadan dan Ligitan, tidak adanya penyelesaian yang signifikan dalam persoalan TKI/TKW walau berbagai kesengsaraan dan penghinaan dirasakan oleh mereka dalam hubungannya dengan para “majikan” mereka di Malaysia, begitu juga dengan lambannya penanganan blok Ambalat. Sehingga dengan demikian muncul keberanian bagi para pengambil kebijakan di Malaysia untuk selalu propokatif dalam berbagi hal terutama soal Ambalat.

Dari keseluruhan apa yang telah digambarkan diatas (kalau memang asumsi ini benar) bahwa kebijakan luar negri kita sangat memprihatinkan. Deplu memang punya posisi yang cukup signifikan dalam membangun hubungan antar Negara yang direfresentasikan oleh Kedutaan besar kita di Luar negri, dan pada umunya apa yang dilakukan oleh Deplu atau mentri Luar Negri begitu juga oleh para Duta Besar mereferensikan kepada kebijakan Presiden. Melihat kepada hubungan dengan Malaysia, apakah fenomena yang ada ini memang merupakan kebijakan Presiden atau Deplu dan para Perwakilannya ada kesalahan penafsiran dari kebijakan itu? Tapi dengan alasan apapun, kondisi yang muncul adalah tercabik-cabiknya harkat martabat Indonesia sebagai sebuah Negara.

Effek psichologis yang diakibatkan oleh kenyataan ini, mendorong kepada munculnya emosi masyarakat terbukti dengan banyaknya demo-demo yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dengan dimunculkannya slogan-slogan “GANYANG MALAYSIA” Hal itu tidak bisa terhindarkan dan harus ada permakluman, sehingga kalau ada gerakan-gerakan seperti itu pemerintah tidak boleh menghalanginya apalagi dengan melakukan tindakan-tindakan refresif terhadap para pendemo karena mereka merasa memperjuangkan harkat dan martabat Negara yang mereka cintai kecuali memang kalau sudah mengarah kepada anarkis.

Pengaruh lain, dengan mengambangnya posisi hubungan Indonesia dengan Malaysia dalam kondisi seperti ini, berdampak pada persoalan politik dalam negri, ketenaga kerjaan, ekonomi yang punya hubungan langsung dengan Malaysia dan berdampak pada ekonomi nasional, lebih dari pada itu kondusifitas politik dan hubungannya dengan Negara-negara sekitar dan wilayah Asean pada khususnya.. Solusinya (walaupun ini bukan satu-satunya solusi) tiada lain kecuali dengan pengambilan sikap yang jelas, tegas dan berdasarkan kepada kepentingan bangsa dan Negara. Kalau hal ini tidak segera dilakukan, maka akan dibawa kemana Negara ini?

PILPRES DAN KEPENTINGAN RAKYAT

Hampir seluruh kandidat Capres dan Cawapres mengusung tema kepentingan rakyat, hal itu dilakukan tidak lain untuk menyedot simpati dari sebanyak-banyak suara rakyat dalam rangka pemenangan Pilpres yang akan datang. Mendapatkan simpati dari rakyat yang kemudian diharapkan menjatuhkan pilihannya kepada salah satu kandidat, adalah suatu hal yang lumrah saja, karena hanya dengan cara itulah kemenangan akan dapat diraih.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa munculnya para kandidat capres dan cawapres berdasarkan bargaining-bargaining kelompok-kelompok pendukungnya atau bisa disebut kontrak-kontrak politik yang hampir dipastikan kontrak politik itu tidak diketahui dan tidak difahami secara substantif oleh rakyat. Kontrak politik yang paling ideal adalah adanya kesefahaman bersama yang dituangkan dalam program-program pro rakyat yang bisa di aplikasikan, baik dalam kebijakan politik, ekonomi, budaya dll, yang hal itu tidak saja merupakan daftar keinginan para pembuat kebijakan tapi juga merupakan ramuan antara kebijkan dan aspirasi yang berkembang serta fenomena faktual yang ada di masyarakat.

Namun hal yang bersifat ideal tadi pada umumnya hanya bisa hidup dalam tataran angan-angan, sebab ketika berbicara "kontrak" antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, akan diawali dengan kepentingan masing-masing, baik dalam pembagian kekuasaan, kepentingan ekonomi, maupun dalam hal lain yang muaranya menguntungkan para pihak yang terlibat dalam kontrak itu. Pertanyaannya adalah maukah para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut untuk merekonstruksi berbagai hal dari kesepakatan yang dibangunnya manakala ternyata setelah "bagi-bagi", menjadi tidak produktif bagi kepentingan bangsa dan negara yang dalam hal ini dampaknya secara langsung akan dirasakan oleh rakyat? atau dengan kata lain, bisakah kesefahaman yang telah mereka lakukan dalam konteks "bagi-bagi" tadi bisa dirubah manakala nyata-nyata berakibat menyengsarakan rakyat atau berbenturan secara diametral dengan rakyat.

Secara empirik dari perjalanan sejarah negara ini, kita merasa bahwa kalau apa yang telah diputuskan dan menjadi kebijakan walaupun itu hanya demi kepentingan segelintir dan atau sekelompok orang demi kepentingan politik jangka pendek maupun jangka panjang, para pemegang kekuasaan sulit untuk melakukan perubahan. Kalau halnya demikian, maka sudah jujurkah para kandidat capres dan cawapres yang sedang bertarung sekarang ini serta partai politik pendukungnya, bahwa kemenangan yang ingin diraih itu benar-benar demi kepentingan bangsa dan negara, melihat kenyataan pahit dimasa-masa yang lalu seperti itu?

Bila Tuhan menampakan Kekuasaan Nya

Situ Gintung di Cireundeu Tangerang Selatan Banten anugrah bagi masyarakat dilingkungannya bahkan juga bagi yang diluarnya. Siapa saja yang datang kesana dapat menikmatinya dengan keteduhan air yang dimilikinya, rindangnya pepohonan, tiupan angin yang dapat melepaskan kepenatan. Semua anugrah itu seolah muncul begitu saja, tanpa difahami datang dari mana, dan siapa yang menciptakan walau sudah masuk pada wilayah rekayasa manusia. Semua kenikmatan itu kita rasakan dengan tanpa berfikir mungkin akan terjadi perubahan. Kita tidak pernah berfikir kenikmatan itu akan berakhir dan juga ada batasnya. Ditengah-tengah keterlenaan atas dasar kenikmatan, Tuhan mempunyai rencana lain dan itu sudah dibuktikan. Hari Jum'at dini hari 27 Maret 2009, tempat yang tadinya menjadi anugrah dengan tiba-tiba jebol berubah menjadi bencana dan malapetaka. Kejadian itu sungguh memilukan dengan banyaknya mayat yang bergelimpangan, bangunan rumah dan lingkungan yang porak poranda habis dilanda oleh amukan air yang tidak terkendali, tapi lagi-lagi banyak orang yang mensikapi bahwa itu semata-mata bencana alam yang jauh dari pemikiran kemungkinan yang lain yaitu adanya kemarahan Tuhan. Sudah sejauh itukah nilai-nilai ke Tuhanan yang tidak lagi menjadi acuan dalam kehidupan?

SILATURAHMI POLITIK DAN RASIONALITAS YANG SUSAH DIFAHAMI

Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar baru-baru ini mengunjungi Megawati sebagai sowan politik yang sulit untuk ditebak arahnya kemana. Hubungan Golkar dengan Demokrat akhir-akhir ini agak "memanas" yang diawali oleh salah satu Ketua Demokrat yang menyatakan Golkar pada Pemilu yang akan datang tidak akan mendapatkan suara yang signifikan, yang kemudian secara langsung Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina mencoba untuk turun tangan "mendingikan" suasana yang ditimbulkannya. Tidak lama dari kejadian tersebut, muncul wacana bahwa Yusuf Kalla menyiapkan diri untuk Capres, yang dengan kesiapannya itu keluar pernyataan dari salah satu Ketua Partai Golkar, bahwa "koalisi" Golkar dengan Demokrat sudah berakhir. Untuk menetralisir akibat dari pernyataan itu, Agung Laksono dan Muladi yang keduanya adalah petinggi Golkar menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Burhanudin Napitupulu itu pernyatan pribadi dan ngawur, yang sasarannya adalah juga mencoba untuk meredam akibat yang akan timbul dalam upaya memaintenence hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Retorika politik yang dimunculkan oleh kedua belah fihak, kalau hanya sampai disitu, mungkin masih bisa dimaklumi, karena semua itu diharapkan untuk tidak mengganggu koordinasi pemerintahan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang akan berakibat terhadap jalannya roda pemerintahan. Namun masalahnya tidak sampai disitu. Ketika JK melakukan sowan dengan berbagai Partai terutama dengan PDIP dianggap kurang rational (dalam tataran aplikasi politik) dilihat dari kehendak masing-masing. Ketidak rationalan itu bisa dilihat dari keinginan masing-masing untuk jadi presiden dan itu mustahil. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan oleh mereka berdua dari pertemuan itu? Ada komentar dari salah seorang yang merefresentasikan kedua partai tersebut bahwa pemerintahan akan kuat manakala didukung oleh formasi parlemen (parpol) yang kuat. Dari sisi pemikiran itu memang benar adanya, tapi bagaimana wujudnya perpaduan (koalisi) parlemen antara golkar dan PDIP yang masing-masing berkeinginan agar Ketua Umumnya jadi Presiden? Kalau kemudian dalam tataran implementasi perpaduan (koalisi) Golkar dan PDIP sulit diwujudkan, lantas apa sih maksud dari pertemuan itu? Kalau dibolehkan untuk berfikir "liar", jangan-jangan kunjungan Yusuf Kalla untuk menemui Megawati itu didasarkan kepada persaan yang sama bahwa SBY adalah common enemy bagi mereka yang kita faham dari masing-masing keinginan mereka. Atau lebih ekstrim lagi ada kesamaan pikiran "asal bukan SBY". Kalau pikiran liar itu menjadi kenyataan, maka pada suatu saat pasti akan terjadi suatu kondisi hubungan politik antar Golkar dengan PDIP bisa lebih meruncing manakal mereka sudah sampai kepada persaingan diantara mereka untuk memperebutkan kursi Presiden. Hal ini bisa terjadi kalau memang mereka "keukeuh" pada pendirian masing-masing. Dan bagi JK kalau memang tidak keukeuh, artinya mau menerima sebagai capres, dan itu nampaknya sulit. Kalau begitu kenapa harus cape-cape melakukan pendekatan kepada Megawati?

POLAH TINGKAH CALEG

Apa yang dilakukan para caleg untuk mendapatkan suara? Pemilu legislative tinggal menghitung hari, dan dihari-hari menjelang hari H ini hampir seluruh caleg mengeluarkan jurus-jurus pamungkas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Yang punya doku alias duit akan beranggapan dengan duitnya pasti akan berhasil, yang keluarganya punya jabatan, dia meyakinkan kepada dirinya dengan jabatan bapak atau ibunya pasti juga akan meraih suara terbanyak, sedangkan yang tidak memiliki uang atau “perlindungan” bisa dipastikan ngos-ngosan dan setengah putus asa. Yang lebih mengerikan, terdengar suara-suara bahwa diantara caleg sudah meyakinkan kepada dirinya untuk tidak perlu kampanye dan cape-cape menemui konstituen, karena dia memiliki duit yang berlimpah akan menggunakan konsep “serangan fajar” atau membeli suara dari oknum-oknum penyelenggara pemilu. Dari fenomena demikian, nampaknya apa yang disebut kemampuan, amanah dan bertanggung jawab tidak lagi bisa dijadikan modal bagi seorang caleg untuk meraih kemenangan. Kalau nyatanya demikian, sebenarnya apa yang kita harapkan dari pemilu? Apa hanya sekedar pemenuhan instrument demokrasi, atau demokrasi akal-akalan? Padahal nilai ideal dari pemilu yang difahami adalah memilih wakil-wakil rakyat dengan segala kretarianya, dengan harapan bisa memperbaiki dan membawa Negara ini kearah yang lebih baik dengan stressing kepada terwujudnya masyarakat yang sejahtera diberbagai bidang, sejahtera ekonomi juga “sejahatera” dalam politik. Apakah nilai-nilai ideal itu bisa terwujud kalau fenomena diatas betul-betul terjadi? Wallahu a’lam.

Palestina siapa yang bertanggung jawab

Kita memang wajib marah terhadap apa yang dilakukan oleh Israel dengan keberutalannya telah membombardir Jalur Gaza di Palestina, baik dilihat dari segi relasi politik apalagi kemanusiaan, apalagi kalau kita hubungkan dengan hak asasi manusia.

Kenapa Palestina bisa digempur sedemikian rupa oleh Israel? jawaban sederhana, karena posisi Palestina dalam posisi lemah, pertanyaan susulan kenapa Palestina lemah?Jawaban ini yang paling rumit. Hanya saja kalau dilihat dari perjalanan politik baik secara regional timur tengah maupun internasional sebenarnya tidak mengherankan kalau posisi Palestina selalu lemah, karena negara yang "dipaksakan" terbentuk itu berlangsung atas dasar konsesi politik bagi negara-negara yang ada disekitarnya dengan negara-negara "pencipta" negara Israel yang ujung-ujungnya adalah penancapan pengaruh negara-negara tertentu khususnya Inggris dan Amerika demi kepentingan ekonomi jangka panjang. Atas dasar analisa sederhana seperti itu, maka posisi Palestina lemah seperti kondisi sekarang ini (termasuk adanya gempuran dari Israel), terjadi karena perjalanan panjang dari kepentingan berbagai negara yang tidak lagi melihat secara substantif keharusan adanya negara Palestina, dan itu terbukti penyebutan kepada Palestina dengan memakai istilah "otoritas" Palestina yang jauh dari penyebutan yang patut bagi layaknya sebuah negara merdeka. Dan bukti lain tidak adanya kesefahaman diantara warga negara Palestina sendiri dalam mengisi "kemerdekaan"nya, sehingga selalu saja terjadi "peperangan" anatara Hamas dan Fatah. Gambaran diatas sama persis dengan sikap Tony Blayer yang ditunjuk oleh PBB sebagai mediator, diawal penyerbuan Israel, malah dengan enaknya dia berlibur tahun baru. Kalau begitu siapa yang bertanggung jawab. Simak saja gamabaran diatas dan hanya Allah SWT. yang Maha Tahu atas segala hal. Wallahu a'lam