Hampir seluruh kandidat Capres dan Cawapres mengusung tema kepentingan rakyat, hal itu dilakukan tidak lain untuk menyedot simpati dari sebanyak-banyak suara rakyat dalam rangka pemenangan Pilpres yang akan datang. Mendapatkan simpati dari rakyat yang kemudian diharapkan menjatuhkan pilihannya kepada salah satu kandidat, adalah suatu hal yang lumrah saja, karena hanya dengan cara itulah kemenangan akan dapat diraih.
Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa munculnya para kandidat capres dan cawapres berdasarkan bargaining-bargaining kelompok-kelompok pendukungnya atau bisa disebut kontrak-kontrak politik yang hampir dipastikan kontrak politik itu tidak diketahui dan tidak difahami secara substantif oleh rakyat. Kontrak politik yang paling ideal adalah adanya kesefahaman bersama yang dituangkan dalam program-program pro rakyat yang bisa di aplikasikan, baik dalam kebijakan politik, ekonomi, budaya dll, yang hal itu tidak saja merupakan daftar keinginan para pembuat kebijakan tapi juga merupakan ramuan antara kebijkan dan aspirasi yang berkembang serta fenomena faktual yang ada di masyarakat.
Namun hal yang bersifat ideal tadi pada umumnya hanya bisa hidup dalam tataran angan-angan, sebab ketika berbicara "kontrak" antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, akan diawali dengan kepentingan masing-masing, baik dalam pembagian kekuasaan, kepentingan ekonomi, maupun dalam hal lain yang muaranya menguntungkan para pihak yang terlibat dalam kontrak itu. Pertanyaannya adalah maukah para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut untuk merekonstruksi berbagai hal dari kesepakatan yang dibangunnya manakala ternyata setelah "bagi-bagi", menjadi tidak produktif bagi kepentingan bangsa dan negara yang dalam hal ini dampaknya secara langsung akan dirasakan oleh rakyat? atau dengan kata lain, bisakah kesefahaman yang telah mereka lakukan dalam konteks "bagi-bagi" tadi bisa dirubah manakala nyata-nyata berakibat menyengsarakan rakyat atau berbenturan secara diametral dengan rakyat.
Secara empirik dari perjalanan sejarah negara ini, kita merasa bahwa kalau apa yang telah diputuskan dan menjadi kebijakan walaupun itu hanya demi kepentingan segelintir dan atau sekelompok orang demi kepentingan politik jangka pendek maupun jangka panjang, para pemegang kekuasaan sulit untuk melakukan perubahan. Kalau halnya demikian, maka sudah jujurkah para kandidat capres dan cawapres yang sedang bertarung sekarang ini serta partai politik pendukungnya, bahwa kemenangan yang ingin diraih itu benar-benar demi kepentingan bangsa dan negara, melihat kenyataan pahit dimasa-masa yang lalu seperti itu?


.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar